ngsung tunaiHarus Tetap Disaluarkan, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, – Arief Anshory Yusuf, mengungkapkan alasan mendasar program bantuan langsung tunai (BLT) tak boleh dihilangkan pemerintah. Arief berpendapat, program BLT yang menjadi bagian dari program bantuan sosial atau bansos bukan dalam rangka memanjakan masyarakat tak mampu, karena dalam kehidupan sosial akan selalu ada masyarakat yang tidak beruntung, atau tak memiliki akses modal sejak awal fase kehidupannya.
Ini Alasan Konkret BLT Harus Tetap Disaluarkan Pemerintah Buat Rakyat – Arief mengatakan, ada banyak riset yang telah menunjukkan bahwa kemiskinan mayoritas bukan disebabkan seseorang malas bekerja, melainkan murni sebatas ketidakberuntungannya. Sebaliknya, orang yang kaya atau mampu mendapat akses modal sejak tahapan awal kehidupannya juga disebabkan keberuntungannya semata. Meski begitu, Arief mengakui, penyaluran BLT atau bansos harus diarahkan sesuai dengan data yang kongkrit. “Kalau misalkan ekonomi sudah pada tahap full employment-nya, sudah pada tahap ekonomi itu sudah bukan resesi lagi, itu biasanya Keynesian itu luruh dengan sendirinya,” ujarnya.
Ini Alasan Konkret BLT Harus Tetap Disaluarkan Pemerintah Buat Rakyat
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Harus Tetap Disaluarkan, telah menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan sosial dan ekonomi di Indonesia. Meski kerap menimbulkan perdebatan, banyak pakar menilai bahwa keberadaan BLT tidak hanya layak dipertahankan, tetapi juga harus terus diperkuat.
Salah satu suara penting yang mendukung kelanjutan BLT datang dari Arief Anshory Yusuf, seorang ekonom dan akademisi ternama dari Universitas Padjadjaran. Dalam pernyataannya, Arief menegaskan bahwa BLT bukanlah bentuk memanjakan rakyat miskin, melainkan upaya negara untuk memenuhi tanggung jawab sosial terhadap kelompok yang tidak memiliki akses modal sejak awal kehidupannya.
Mengapa BLT Penting? Berikut Alasan Konkret yang Disampaikan Arief Anshory Yusuf:
Ketimpangan Sosial Itu Nyata dan Sistemik
Arief Anshory Yusuf menegaskan bahwa ketidakberuntungan dalam kehidupan bukanlah pilihan. Sebagian besar masyarakat miskin lahir dalam kondisi tanpa akses terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, atau kesempatan ekonomi yang adil. Ketimpangan ini bersifat struktural dan tidak bisa diatasi hanya dengan menyerukan “kerja keras”.
Data mendukung pernyataan ini:
-
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 terdapat 25,8 juta penduduk miskin di Indonesia.
-
Sebagian besar dari mereka hidup di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap infrastruktur dan layanan dasar.
BLT hadir sebagai jaring pengaman sosial yang dibutuhkan untuk menjembatani ketimpangan tersebut.
Bantuan la Meningkatkan Daya Beli dan Menggerakkan Ekonomi Lokal
BLT bukan sekadar bentuk belas kasihan, tapi juga alat ekonomi yang strategis. Uang tunai yang diterima masyarakat miskin akan dibelanjakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan pendidikan anak.
Menurut Arief:
“Uang BLT langsung masuk ke konsumsi rumah tangga. Ini mendorong permintaan domestik dan secara tidak langsung menghidupkan ekonomi lokal.”
Contoh dampak nyata:
- Studi dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) menunjukkan bahwa program BLT Harus Tetap Disaluarkan saat pandemi COVID-19 berkontribusi menjaga konsumsi masyarakat sebesar 4–6% dari potensi kontraksi ekonomi.
- Pedagang kecil di pasar tradisional mengaku mengalami kenaikan omzet setelah masyarakat menerima bantuan tunai.
BLT memperkuat ketahanan ekonomi dari akar rumput, bukan sekadar memberikan “uang gratis”.
BLT Lebih Efektif dan Efisien Dibandingkan Bantuan Barang
Arief juga menyatakan bahwa BLT adalah bentuk bansos yang lebih tepat sasaran dan transparan dibandingkan bantuan dalam bentuk barang. Mengapa?
-
Bantuan barang kerap menghadapi masalah kualitas rendah, keterlambatan distribusi, dan korupsi.
-
BLT bisa disalurkan langsung ke rekening penerima melalui sistem perbankan dan digitalisasi, meminimalisasi risiko penyimpangan.
Dukungan data:
-
Survei SMERU Research Institute menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap BLT lebih tinggi (70%) dibandingkan program bantuan bahan pokok (47%).
-
BLT juga memberi kebebasan kepada penerima untuk mengalokasikan dana sesuai kebutuhan mendesak mereka, seperti biaya pendidikan atau pengobatan.
BLT adalah bentuk penghormatan terhadap martabat dan kemampuan masyarakat miskin dalam mengelola keuangan mereka.
Jaminan Sosial Adalah Tanggung Jawab Negara
Arief mengingatkan bahwa tidak semua orang memulai hidup dari titik yang sama. Dalam sistem sosial yang ideal, negara harus hadir untuk memberi kesempatan yang lebih adil bagi semua warganya.
“Ada orang yang tidak pernah punya akses modal sejak kecil. Kalau tidak dibantu, mereka tidak akan bisa keluar dari siklus kemiskinan,” ujarnya.
Prinsip ini sesuai dengan konstitusi Indonesia:
-
Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”
-
Negara berkewajiban menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk melalui program bantuan tunai.
BLT adalah bentuk nyata hadirnya negara dalam memenuhi amanat konstitusi.
BLT Mendorong Mobilitas Sosial dan Pendidikan Anak
Salah satu keuntungan jangka panjang BLT adalah dampaknya terhadap mobilitas sosial antar-generasi. Dengan bantuan keuangan, keluarga miskin bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka, yang kelak dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Contoh nyata:
-
Program BLT Pendidikan atau Program Indonesia Pintar (PIP) membantu jutaan siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bersekolah.
-
Data Kemendikbud menunjukkan, angka partisipasi sekolah meningkat di kelompok usia 7–15 tahun sejak program bantuan pendidikan digulirkan.
BLT bukan hanya meringankan beban hari ini, tapi juga investasi masa depan.
Tantangan dan Catatan Penting: BLT Perlu Diperbaiki, Bukan Dihapus
Meskipun banyak manfaatnya, Arief Anshory Yusuf mengakui bahwa evaluasi tetap dibutuhkan. Beberapa tantangan yang harus diperbaiki antara lain:
-
Validitas data penerima masih menjadi masalah. Banyak masyarakat miskin belum terdata atau justru tidak menerima BLT.
-
Frekuensi dan nominal bantuan perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan inflasi.
-
Pengawasan penyaluran harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan atau tumpang tindih bantuan.
Solusi: Pemerintah perlu memperbaiki sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan menggunakan teknologi digital untuk menyalurkan bantuan secara tepat dan cepat.
Kesimpulan: BLT Adalah Kebutuhan Sosial, Bukan Kemewahan
Pernyataan Arief Anshory Yusuf mempertegas bahwa BLT bukanlah alat pemanja, melainkan kebijakan yang adil, manusiawi, dan produktif. Di tengah ketimpangan dan ketidaksetaraan yang masih tinggi di Indonesia, negara wajib hadir untuk memastikan bahwa setiap warga, terutama yang paling rentan, memiliki peluang hidup yang layak.