TINS Makin Serius Garap ” Harta Karun Langka

Target 2028: PT Timah (TINS) Siap Industrialisasi Logam Tanah Jarang, Masa Depan Mineral Strategis Indonesia

JAKARTA – PT Timah Tbk (TINS) mengambil langkah strategis yang ambisius dengan menargetkan masuk ke tahap industrialisasi komoditas Logam Tanah Jarang (LTJ) pada tahun 2028. Target ini menyusul fokus intens perusahaan pada program riset dan pengembangan (R&D) yang tengah berjalan menggunakan fasilitas pilot plant milik perusahaan.

PT Timah

Direktur Pengembangan Usaha TINS, Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara, menjelaskan bahwa fase riset ini dijadwalkan berlangsung hingga tahun 2027. Setelah kualifikasi dan spesifikasi requirement terpenuhi, TINS siap beralih ke tahapan industrialisasi.

“Nanti diharapkan pada tahun 2028 jika secara kualifikasi, spek dan requirement-nya terpenuhi, kita akan masuk ke tahapan untuk industrialisasi dari Logam Tanah Jarang,” ungkapnya saat Pelaksanaan Public Expose Tahunan 2025 PT Timah, dikutip Kamis (27/11/2025).


Intisari Berita: Peran Kunci LTJ dan Strategi Pengembangan TINS

Logam Tanah Jarang: Masa Depan Strategis Global dan Nasional:

Industrialisasi LTJ dianggap sebagai titik penting bagi masa depan PT Timah, Bangka Belitung, dan Indonesia. Dalam rantai pasok mineral strategis dunia. Logam Tanah Jarang adalah mineral krusial yang sangat dibutuhkan secara global, terutama dalam pembuatan teknologi tinggi seperti komponen kendaraan listrik, turbin angin, dan peralatan elektronik canggih.

Rencana R&D yang Jelas (Hingga 2027):

PT Timah menetapkan batas waktu riset dan pengembangan teknologi pengolahan LTJ hingga tahun 2027. Penelitian ini memanfaatkan fasilitas pilot plant yang telah disiapkan perusahaan untuk memastikan kualitas (spek dan requirement). LTJ memenuhi standar industri global sebelum memasuki tahap produksi massal (industrialisasi).

Kolaborasi Intensif dan Kelembagaan Baru:

Dalam pengembangan teknologi pengolahan LTJ, TINS kini menjalin kerja sama intensif dengan dua entitas baru yang fokus pada hilirisasi:

  • PERMINAS: Lembaga yang baru dibentuk dan akan fokus khusus pada pengolahan Logam Tanah Jarang.

  • Badan Industri Mineral (BIM): Lembaga yang berfungsi sebagai regulator tandem Kementerian ESDM dalam konteks pengolahan mineral strategis seperti LTJ.

games online

wspublishers.com

Siaga !, Pemprov DKI Tingkatkan Mitigasi Banjir Seluruh Wilayah

DKI Jakarta Siaga Penuh! Strategi Mitigasi Banjir Ekstrem: Pompa, Pengerukan, hingga Modifikasi Cuaca

Intisari Berita (The Gist)

 

Mitigasi banjir Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), telah mengambil langkah antisipatif masif untuk memitigasi risiko banjir dan genangan akibat potensi cuaca ekstrem (hujan intensitas tinggi dan banjir rob). Strategi utama meliputi optimalisasi infrastruktur pengendali banjir (560 pompa stasioner, 627 pompa mobile), pengerukan badan air besar-besaran (756.000 $\text{m}^3$), penyiagaan ribuan personel, dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang terbukti efektif.

Mitigasi Banjir

Kata Kunci Google SEO: mitigasi banjir DKI Jakarta, cuaca ekstrem Jakarta 2025, pompa banjir DKI, Operasi Modifikasi Cuaca Jakarta, Dinas SDA Jakarta, BPBD Jakarta.


Pemerintah DKI Jakarta Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Cuaca Ekstrem

 

Jakarta – Menanggapi potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir dan genangan di Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menegaskan kesiapsiagaan penuh seluruh jajaran, khususnya Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyatakan bahwa mitigasi banjir adalah “kerja kolaboratif yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan kesiapan infrastruktur.” Seluruh perangkat pengendali banjir dipastikan dapat berfungsi optimal.

Optimalisasi Infrastruktur Pengendali Banjir (Fokus: Pompa dan Pengerukan)

 

Langkah konkret yang dilakukan oleh Dinas SDA berfokus pada penguatan sarana pendukung utama, yaitu pompa dan badan air:

  • Penyiagaan Pompa: Hingga 15 November 2025, DKI Jakarta menyiagakan total 1.187 unit pompa. Rinciannya:

    • 560 unit pompa stasioner di 191 lokasi.

    • 627 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi untuk menjangkau titik genangan yang tidak terlayani pompa stasioner.

  • Pengerukan Badan Air Masif: Pemeliharaan badan air dilakukan secara masif untuk menjaga kapasitas tampung dan aliran air. Total volume pengerukan di sungai/kali serta waduk/situ/embung mencapai 756.000 $\text{m}^3$ di 1.876 titik. Upaya ini didukung oleh pengoperasian 258 unit alat berat excavator dan 449 unit dump truck.

  • Penanganan Banjir Rob: Untuk kawasan pesisir, seperti Ancol, Muara Angke, dan Waduk Pluit, penanganan banjir rob diperkuat dengan penyiagaan rumah pompa dan pintu air utama, termasuk Pintu Air Marina dan Rumah Pompa Waduk Pluit.

  • Penyiagaan Personel: Sebanyak 3.908 personel Pasukan Biru disiagakan di lapangan untuk memastikan kelancaran aliran air dan penanganan cepat genangan.


BPBD DKI Tingkatkan Mitigasi Bencana dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)

 

Selain upaya fisik dari Dinas SDA, BPBD DKI Jakarta mengambil langkah strategis non-struktural melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menjelaskan bahwa OMC merupakan bagian penting dari mitigasi bencana hidrometeorologi.

  • Efektivitas OMC: OMC yang digelar pada periode 5-10 November 2025 bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara terbukti efektif. Dalam 14 sortie penerbangan, sebanyak 11.200 kilogram NaCl disemai. Evaluasi gabungan menunjukkan bahwa OMC berhasil menekan potensi curah hujan sebesar 49,58% dari prediksi.

  • Kesiapsiagaan Lapangan: BPBD juga menerjunkan 267 Petugas Penanganan Bencana (P2B) di setiap kelurahan, serta memperkuat koordinasi dengan PPSU, FKDM, LMK, RT/RW, dan Tagana untuk memastikan kesiapan di tingkat masyarakat.

Meskipun OMC periode awal berjalan efektif, Isnawa Adji menegaskan bahwa saat ini belum ada rencana OMC tambahan sambil menunggu hasil evaluasi cuaca harian dari BMKG.

Imbauan dan Saluran Informasi Penting untuk Warga

 

Pemprov DKI mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam upaya mitigasi.

  • Informasi Penting: Warga dapat mengakses informasi kondisi gelombang laut dan banjir rob melalui situs bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut dan Aplikasi JAKI.

  • Layanan Darurat: Untuk kondisi yang membutuhkan penanganan segera, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat 112.

Singapura Dihantam Krisis, Banyak Restoran Bangkrut Dan Tutup

Kriris Kuliner Singapura: 3.000 Restoran Gulung Tikar, Dari Warisan Legendaris Hingga Sentuhan Michelin

Gegar Sektor F&B Singapura: Angka Penutupan Tertinggi dalam Dua Dekade

SINGAPURA – Negara nada4d yang dikenal mapan, Singapura, kini menghadapi krisis serius yang tercermin dari sektor kulinernya. Lebih dari 3.000 bisnis kuliner (F&B) dilaporkan tutup sepanjang tahun lalu, sebuah fenomena yang mengguncang citra kemapanan ekonomi negara tersebut.

Angka penutupan ini setara dengan rata-rata 250 restoran yang gulung tikar setiap bulan, menjadikannya jumlah tertinggi yang tercatat dalam hampir dua dekade terakhir. Yang miris, penutupan ini tidak hanya menimpa pendatang baru, tetapi juga tempat makan legendaris yang telah berdiri selama bertahun-tahun.

Salah satu korban terbaru adalah nada4d Ka-Soh, restoran Kanton berusia 86 tahun yang terpaksa menyajikan mangkuk sup ikan terakhirnya. “Kalah,” ujar Cedric Tang, pemilik generasi ketiga Ka-Soh, yang berjuang untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi pelanggan setia, tetapi akhirnya tak mampu bertahan. Selain Ka-Soh, Prive Group dan dua restoran dalam Michelin Guide Singapura juga terpaksa mengakhiri operasinya.

 Biaya Sewa dan Tekanan Investor yang Mencekik

 

Biaya operasional yang melambung, terutama biaya sewa (rental cost), diidentifikasi sebagai salah satu pemicu utama kebangkrutan massal ini.

  • Kenaikan Sewa Drastis: Terence Yow, ketua Singapore Tenants United for Fairness (SGTUFF), melaporkan mayoritas penyewa mengalami kenaikan sewa antara 20 hingga 49 persen, sebuah lonjakan yang belum pernah terjadi selama 15 hingga 20 tahun terakhir.

  • Properti Ruko Menjadi Incaran: Fenomena ini diperparah oleh ruko yang menjadi properti investasi favorit, baik bagi investor lokal maupun asing, menyusul langkah ‘pendinginan’ pembelian hunian. Hal ini meningkatkan ekspektasi tinggi terhadap imbal hasil sewa.

  • Biaya Lain yang Meroket: Spesialis real estat Knight Frank Singapura, Ethan Hsu, menambahkan bahwa biaya konstruksi telah naik sekitar 30 persen dan biaya pemeliharaan setidaknya 10 persen. “Sewa hanyalah salah satu komponen biaya yang dihadapi penyewa,” jelas Hsu, menepis pandangan bahwa kenaikan harga hanya disebabkan oleh keserakahan pemilik properti.

Krisis Tenaga Kerja dan Perang Gaji di Sektor F&B

 

Faktor kedua yang memperparah situasi adalah krisis tenaga kerja. Dengan ketersediaan juru masak dan staf layanan yang semakin sedikit, pemain besar dengan modal tebal berlomba-lomba menggandakan gaji normal untuk mengamankan staf terbaik.

  • Restoran Kecil Kalah Bersaing: Restoran independen kecil, seperti Burp Kitchen & Bar, tidak mampu bersaing dalam perang gaji, bahkan setelah menaikkan upah dan memangkas jam kerja.

  • Wacana Kuota Pekerja Asing: Asosiasi Restoran Singapura telah menyuarakan alarm tentang krisis tenaga kerja yang serius sejak Maret, menyerukan peninjauan kuota pekerja asing.

  • Masalah Oversupply: Pihak berwenang, bagaimanapun, melihat krisis ini sebagai masalah kelebihan pasokan (oversupply). Singapura dipenuhi hampir 23.600 gerai makanan tahun lalu, dan meskipun 3.047 bisnis tutup, hampir 3.800 bisnis baru dibuka.

Perubahan Perilaku Konsumen dan Dominasi Media Sosial

Selain biaya, perubahan drastis dalam perilaku pelanggan menjadi tantangan besar lainnya, khususnya penurunan pengeluaran.

  • Penurunan Frekuensi Kunjungan: Salah satu pemilik Burp Kitchen, Sarah Lim, mencatat frekuensi kunjungan pelanggan turun drastis, dari tiga hingga empat kali seminggu menjadi hanya sebulan sekali.

  • Kekuatan Gen Z dan Media Sosial: Lebih dari separuh warga Singapura, termasuk 59 persen Gen Z. Penduduk kini mengandalkan media sosial untuk menemukan restoran baru. Hal ini menuntut usaha kecil untuk beradaptasi cepat ke dunia digital. Hal seperti yang dilakukan Marie’s Lapis Cafe yang melonjak 30-40 persen setelah bimbingan pemasaran digital.

Solusi Inovatif dan Advokasi untuk Keadilan Sewa

Untuk jangka panjang, solusi tidak hanya sebatas penambahan kuota pekerja asing. Hal ini juga pada peningkatan produktivitas dan keadilan dalam biaya operasional.

  • Peningkatan Produktivitas: Anggota Parlemen Edward Chia menyerukan bantuan bagi usaha kecil. Hal ini untuk meningkatkan produktivitas dengan jumlah staf yang sama atau lebih sedikit.

  • Adopsi Teknologi: Jaringan “zi char” Keng Eng Kee Seafood berinvestasi dalam perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM). Serta sistem keanggotaan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan retensi staf.

  • Lobi Keadilan Sewa: Kelompok penyewa SGTUFF melobi agar perpanjangan sewa dibatasi (capped) pada tingkat inflasi atau pertumbuhan PDB. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kenaikan sewa yang tiba-tiba dan besar (50-70 persen) yang seringkali menjadi pemicu penutupan bisnis.

kadobet

bruceleecentral.com

Pemerintah Setop Sementara Impor Besi Bekas Dari China-AS

Dugaan Sumber Kontaminasi Cesium-137 pada Udang Ekspor

Pemerintah Indonesia tengah menghadapi isu serius setelah produk udang ekspor nasional terdeteksi terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137). Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa sumber kontaminasi tersebut diduga kuat berasal dari impor besi bekas (scrap metal) yang masuk ke industri dalam negeri. Impor bahan logam daur ulang ini, menurut Hanif, didominasi oleh negara-negara maju, di mana China dan Amerika Serikat (AS) disebut menjadi pemasok utama.

besi bekas

Penyelidikan Lanjutan terhadap Dua Sumber Potensial

Hanif Faisol menjelaskan lebih lanjut bahwa kontaminasi Cs-137 kemungkinan berasal dari residu industri peleburan logam atau limbah komersial. Namun, dia menegaskan bahwa sumber pastinya masih dalam penyelidikan mendalam oleh pihak kepolisian. “Ini belum jelas ya, masih didalami oleh Bareskrim, karena dua sumber tadi peluangnya sama antara importasi scrap besi baja maupun dari pelimbahan komersial cesium yang bocor di lapangan,” ujarnya. Penyelidikan ini penting untuk memastikan apakah masalah kontaminasi radioaktif ini murni karena impor atau ada kebocoran domestik.

Kebijakan Penghentian Sementara Impor Scrap Metal

Sebagai langkah antisipatif dan pengetatan keamanan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara impor besi bekas (scrap metal) ke Indonesia. Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa penghentian ini akan berlaku hingga seluruh pelaku usaha diwajibkan memasang sistem radiation portal monitoring di pelabuhan. Pemasangan teknologi deteksi ini bertujuan untuk menyaring dan mendeteksi zat berbahaya seperti Cs-137 sejak dini di pintu masuk. Langkah ini merupakan kebijakan tegas untuk menjaga kualitas produk ekspor dan keselamatan lingkungan.

Relokasi Warga dan Target Dekontaminasi Kurang dari Sebulan

 

Selain pengetatan impor, pemerintah juga fokus pada penanganan area yang telah terpapar Cs-137. Hanif memastikan bahwa warga yang tinggal di lokasi terdampak, khususnya di titik E dan F, segera disiapkan untuk direlokasi guna mempermudah proses pembersihan (dekontaminasi) secara aman. Proses dekontaminasi, yang difokuskan pada sisa residu peleburan besi dan baja, sudah mencapai lebih dari separuh tahapan dan ditargetkan selesai dalam waktu kurang dari satu bulan. Percepatan ini sangat krusial untuk memulihkan lingkungan.

Dukungan Logistik dan Sosial untuk Korban Terdampak

Terkait aspek sosial, Hanif menyebut Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak. Dukungan yang disiapkan mencakup penyediaan tempat tinggal sementara. Bantuan logistik berupa sembako, hingga pemenuhan kebutuhan pribadi seperti penggantian pakaian warga yang terpapar. Bantuan ini penting untuk memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan dan kenyamanan selama proses dekontaminasi berlangsung.

kim lamarre

nada4d
nada4d
nada4d
nada4d
nada4d
nada4d
nada4d

priscillaband.com

Dilema RI: Pakai LPG Tapi Impor, Pakai Gas LNG Hampir Defisit

Dilema RI, Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno menyebut Indonesia masih mengimpor Liquefied Propane and Butane alias LPG. Bahkan impor tersebut untuk kebutuhan LPG subsidi 3 kilogram. Permasalahan juga terjadi di bahan bakar gas atau liquefied natural gas (LNG), di mana Indonesia akan mengalami defisit dalam waktu dekat. Kondisi ini menjadi tantangan di tengah target Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Eddy memaparkan defisit gas terjadi karena para pelaku usaha mulai melakukan transisi energi.

Dilema RI

Dilema RI: Pakai LPG Tapi Impor, Pakai Gas LNG Hampir Defisit –  Permasalahan juga terjadi di bahan bakar gas atau liquefied natural gas (LNG), di mana Indonesia akan mengalami defisit dalam waktu dekat. Kondisi ini menjadi tantangan di tengah target Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Permasalahan juga terjadi di bahan bakar gas atau liquefied natural gas (LNG), di mana Indonesia akan mengalami defisit dalam waktu dekat. Kondisi ini menjadi tantangan di tengah target Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Dilema RI: Pakai LPG Tapi Impor, Pakai Gas LNG Hampir Defisit

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil energi di kawasan Asia Tenggara. Namun, ironi besar terjadi dalam sektor energi domestik: masyarakat Indonesia sangat bergantung pada Liquefied Petroleum Gas (LPG), padahal mayoritas pasokannya masih impor. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar dalam Liquefied Natural Gas (LNG), tapi justru mengalami ancaman defisit. Fenomena ini menjadi dilema serius dalam tata kelola energi nasional.

Apa Itu LPG dan LNG?

Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami perbedaan antara LPG dan LNG:

  • LPG (Liquefied Petroleum Gas): campuran propana dan butana, biasanya digunakan untuk memasak di rumah tangga.

  • LNG (Liquefied Natural Gas): gas alam yang dicairkan, umumnya terdiri dari metana dan digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau industri besar.

Meski sama-sama berbentuk gas cair, sumber dan penggunaan keduanya berbeda. LPG biasanya merupakan produk sampingan dari kilang minyak atau gas alam, sedangkan LNG berasal langsung dari pengolahan gas alam.


Ketergantungan pada LPG Impor

Fakta Penting:

  • Sekitar 80% kebutuhan LPG Indonesia dipenuhi dari impor.

  • Konsumsi LPG terus meningkat setiap tahun, terutama dari sektor rumah tangga.

  • Impor LPG menyebabkan tekanan besar pada neraca perdagangan migas.

Menurut data Kementerian ESDM, konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8 juta metrik ton per tahun, dan sekitar 6,4 juta ton di antaranya berasal dari impor. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi rawan karena bergantung pada fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah.

Mengapa LPG Diimpor?

Indonesia memang memiliki kilang LPG domestik, namun kapasitas produksinya hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan. Sementara itu, program konversi minyak tanah ke LPG sejak 2007 mendorong lonjakan permintaan yang belum seimbang dengan pasokan domestik.


Potensi LNG yang Belum Dioptimalkan

Di sisi lain, Indonesia adalah produsen LNG terbesar ketujuh di dunia, dengan beberapa kilang utama seperti:

  • Kilang LNG Bontang, Kalimantan Timur

  • Tangguh LNG, Papua Barat

  • Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah

Namun, sebagian besar LNG justru diekspor ke luar negeri, terutama ke Jepang, Korea Selatan, dan China. Ironisnya, beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa dan Sumatera, mulai mengalami defisit gas bumi, yang berarti permintaan melebihi pasokan domestik.

Data Menarik:

  • Produksi LNG Indonesia tahun 2023: sekitar 200 kargo.

  • Lebih dari 60% LNG diekspor.

  • Wilayah-wilayah seperti Jawa bagian barat mengalami kekurangan gas untuk industri.


Mengapa LNG Tidak Digeser Menjadi Solusi LPG?

Logikanya, jika Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang besar, mengapa tidak dikembangkan sebagai substitusi LPG?

Teknologi dan Infrastruktur

LNG membutuhkan infrastruktur besar seperti terminal regasifikasi, jaringan pipa, serta konversi peralatan rumah tangga. Sementara LPG cukup praktis dengan tabung dan distribusi darat.

Biaya Investasi

Peralihan dari LPG ke LNG memerlukan investasi miliaran dolar, baik dari sisi hulu (produksi), midstream (transportasi), hingga hilir (penggunaan). Hal ini membuat pemerintah dan pelaku industri harus sangat hati-hati.

Kebiasaan Konsumen

Masyarakat sudah sangat akrab dengan LPG dalam bentuk tabung 3 kg dan 12 kg. Mengubah pola konsumsi memerlukan edukasi, kesiapan alat, dan transisi yang tidak mudah.


Solusi Potensial untuk Keluar dari Dilema Energi

Diversifikasi Energi Rumah Tangga

Pemerintah perlu mendorong diversifikasi penggunaan energi dengan mengembangkan sumber alternatif seperti biogas, kompor listrik (induksi), dan DME (Dimethyl Ether) sebagai pengganti LPG.

Pengembangan Infrastruktur LNG Domestik

Memperbanyak terminal LNG mini dan jaringan pipa gas antarpulau dapat memperluas akses gas alam domestik, terutama untuk sektor industri dan pembangkit listrik.

Optimalisasi Gas Domestik

Alih-alih mengekspor LNG berlebih, pemerintah bisa mengalokasikan sebagian untuk kebutuhan dalam negeri. Skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk gas perlu diperkuat, seperti halnya DMO untuk batu bara.

Efisiensi Penggunaan LPG

Mengurangi kebocoran distribusi LPG subsidi dan meningkatkan efisiensi penggunaan di sektor rumah tangga dapat menekan konsumsi nasional.


Apa Dampaknya Jika Dilema Ini Tidak Diatasi?

  1. Beban Anggaran Negara: Subsidi LPG terus membengkak dan menggerus APBN. Pada 2023, subsidi energi mencapai lebih dari Rp 300 triliun, sebagian besar untuk LPG 3 kg.

  2. Krisis Energi Domestik: Industri dalam negeri akan terganggu jika pasokan LNG semakin menipis akibat defisit gas.

  3. Ketergantungan Impor: Ketergantungan jangka panjang terhadap impor energi membuat Indonesia rentan terhadap krisis global.


Studi Kasus: Korea Selatan dan Jepang

Negara seperti Jepang dan Korea Selatan tidak memiliki sumber energi fosil besar, namun berhasil mengembangkan sistem energi berbasis LNG secara efisien. Mereka membangun terminal LNG modern, jaringan distribusi gas nasional, dan infrastruktur rumah tangga yang berbasis gas.

Indonesia memiliki sumber gas yang jauh lebih besar, tetapi belum mengintegrasikan sistem energi seefektif negara-negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya soal sumber daya, tapi juga kebijakan dan implementasi.


Kesimpulan

Dilema antara penggunaan LPG impor dan ancaman defisit LNG adalah alarm keras bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ketahanan energi bukan hanya soal memiliki sumber daya, tapi bagaimana mengelola, mendistribusikan, dan menggunakannya secara bijak dan efisien.

https://autopilotmagazine.com/

https://comptonhistory.com/

Bos Pengusaha Ungkap Mal “Harus” Batasi Jumlah Restoran, Ada Apa?

Batasi Jumlah Restoran, Dalam beberapa tahun terakhir usaha makanan dan minuman atau food and beverage (FnB) – seperti restoran menjadi tulang punggung bagi pusat perbelanjaan atau mal. Meski demikian Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengungkapkan, manajemen mal tidak bisa banyak menarik restoran demi keseimbangan mal. Manajemen pusat perbelanjaan perlu pintar dalam mengatur tenant yang masuk dan keluar untuk menjaga traffic tetap sehat. Beberapa tenant yang tidak melanjutkan kontrak bisa digantikan tenant baru yang memiliki prospek dalam menarik pengunjung.

Batasi Jumlah Restoran

Bos Pengusaha Ungkap Mal “Harus” Batasi Jumlah Restoran, Ada Apa? – Kontribusi mal yang baru buka juga menarik lebih banyak pengunjung untuk datang, biasanya mal ini lebih baru dalam menghadirkan konsep, Kontribusi mal yang baru buka juga menarik lebih banyak pengunjung untuk datang, biasanya mal ini lebih baru dalam menghadirkan konsep.

Bos Pengusaha Ungkap Mal “Harus” Batasi Jumlah Restoran, Ada Apa?

Pusat perbelanjaan atau mal kini tidak lagi sekadar tempat belanja. Restoran, kafe, dan gerai makanan telah menjadi magnet utama bagi pengunjung. Tak heran jika sektor F&B (Food and Beverage) sering disebut sebagai tulang punggung pusat perbelanjaan modern.

Namun, pernyataan terbaru dari Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengejutkan banyak pihak. Ia menyebut bahwa manajemen mal harus membatasi jumlah restoran yang ada di dalamnya. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa harus dibatasi jika restoran justru menarik pengunjung?

Artikel ini akan membahas latar belakang, alasan strategis di balik pembatasan jumlah restoran di mal, serta dampaknya terhadap industri ritel dan F&B secara keseluruhan.


Fakta: Restoran Adalah Daya Tarik Utama Mal Saat Ini

Beberapa tahun terakhir, tren konsumen menunjukkan bahwa pengalaman kuliner menjadi salah satu alasan utama masyarakat mengunjungi mal. Hal ini terlihat dari:

  • Lonjakan kunjungan ke tenant F&B, terutama setelah pandemi mereda.
  • Riset Jones Lang LaSalle (JLL) menunjukkan bahwa sektor F&B menyumbang 30–40% terhadap total traffic pengunjung mal.
  • Rata-rata durasi kunjungan meningkat karena pengunjung tidak hanya berbelanja, tetapi juga bersantap dan bersosialisasi.

Dengan kontribusi sebesar itu, tak heran banyak pengembang mal berlomba menarik sebanyak mungkin tenant F&B. Tapi di balik daya tarik tersebut, ada kekhawatiran tersembunyi.


APPBI: Terlalu Banyak Restoran Bisa Mengancam Keseimbangan Mal

Dalam pernyataannya, Alphonzus Widjaja menekankan pentingnya keseimbangan tenant mix dalam sebuah pusat perbelanjaan. Ia menyebut bahwa meskipun sektor F&B memang mengundang traffic tinggi, terlalu banyak restoran bisa berdampak buruk bagi keseluruhan ekosistem bisnis mal.

“Keseimbangan tenant sangat penting. Kalau terlalu banyak restoran, mal akan kehilangan karakter fungsionalnya sebagai pusat ritel dan gaya hidup,” ujar Alphonzus.

Berikut beberapa alasan di balik kebijakan pembatasan jumlah restoran di mal:

Overlapping dan Persaingan Tak Sehat

Terlalu banyak restoran bisa menyebabkan kanibalisasi antar tenant. Ketika jumlah pengunjung tidak meningkat sebanding dengan jumlah restoran, setiap tenant berpotensi merugi.

Mengurangi Ragam Produk Ritel

Jika sebagian besar ruang diisi oleh F&B, sektor lain seperti fashion, elektronik, buku, dan kecantikan kehilangan tempat. Padahal keragaman tenant inilah yang menjadikan mal menarik.

Masalah Operasional

Restoran membutuhkan fasilitas khusus: sistem ventilasi, pembuangan limbah, dan pasokan air yang lebih besar. Jika jumlahnya terlalu banyak, bisa membebani infrastruktur mal.

Keseimbangan Arus Pengunjung

Restoran biasanya ramai saat jam makan (lunch dan dinner). Di luar waktu tersebut, area F&B bisa terlihat sepi, menciptakan kesan mal “mati suri”. Ini berbeda dengan tenant ritel yang umumnya aktif sepanjang hari.


Studi Kasus: Apa yang Terjadi Jika Jumlah Restoran Tidak Dibatasi?

Beberapa pusat perbelanjaan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan sempat mencoba strategi agresif dengan mendominasi tenant F&B. Awalnya strategi ini berhasil menarik perhatian, namun setelah beberapa waktu muncul tantangan seperti:

  • Kenaikan tingkat turnover tenant: banyak restoran tidak bertahan lama karena margin kecil dan persaingan ketat.

  • Turunnya loyalitas pengunjung karena tidak adanya pengalaman belanja yang beragam.

  • Kelelahan merek: pengunjung merasa semua mal menawarkan konsep yang sama—restoran dan kafe yang itu-itu saja.


Strategi Ideal: Komposisi Tenant yang Seimbang

APPBI dan para pengembang menyarankan adanya komposisi ideal untuk tenant mix, yaitu:

  • F&B: 30–35%
  • Fashion dan lifestyle: 25–30%
  • Entertainment dan rekreasi: 15–20%
  • Services dan kebutuhan sehari-hari: 10–15%
  • Others (co-working, health, dll): 5–10%

Komposisi seperti ini akan menciptakan simbiosis antar tenant, di mana pengunjung datang untuk berbagai alasan, bukan hanya untuk makan.


Bagaimana Dampaknya bagi Pelaku Usaha Restoran?

1. Persaingan Lokasi Akan Semakin Ketat

Tenant F&B harus berlomba menawarkan konsep yang unik, bukan sekadar “ikut-ikutan”. Inovasi dan branding akan menjadi kunci utama.

2. Sewa Lebih Selektif

Dengan jumlah slot F&B yang dibatasi, pengelola mal akan lebih selektif memilih tenant. Restoran yang punya rekam jejak baik, brand kuat, dan konsep menarik akan lebih mudah masuk.

3. Munculnya Konsep Pop-Up atau Semi Permanen

Untuk tetap relevan, mal bisa membuka ruang bagi konsep F&B temporer seperti pop-up stall atau seasonal food fair agar tetap ada dinamika dan variasi.


Tantangan Bagi Pengelola Mal

Menjaga Keseimbangan di Tengah Tekanan Pasar

Meski sadar akan pentingnya keseimbangan tenant, pengelola mal juga menghadapi tekanan dari:

  • Pemilik brand F&B besar yang menawarkan deal menggiurkan.

  • Kebutuhan jangka pendek untuk meningkatkan traffic.

  • Perubahan perilaku konsumen yang semakin bergeser ke arah leisure dan experience-based spending.

Karena itu, pengelolaan tenant mal kini memerlukan strategi yang lebih dinamis dan berbasis data.


Kesimpulan: Pembatasan Jumlah Restoran di Mal Bukan Pembatasan Kreativitas

Meskipun terlihat kontradiktif, pembatasan jumlah restoran di mal bukan berarti menghambat pertumbuhan sektor kuliner. Sebaliknya, ini adalah langkah strategis untuk:

  • Menjaga ekosistem bisnis yang sehat.

  • Menghindari persaingan tidak sehat antar tenant.

  • Menawarkan pengalaman belanja dan hiburan yang beragam bagi pengunjung.

Dengan pendekatan seimbang dan kolaboratif antara pengelola mal dan pelaku usaha F&B, pusat perbelanjaan bisa tetap relevan, hidup, dan menguntungkan bagi semua pihak.

https://maintenduedelhi.org/

https://kingsizetaylor.com/

Tags:

RI Disorot Dunia Soal Sampah Plastik, Trenggono Ungkap Hal Tak Terduga

Soal Sampah Plastik, Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut persoalan sampah plastik di laut – Indonesia tak sepenuhnya berasal dari dalam negeri. Menurutnya, sebagian besar sampah plastik yang ditemukan di perairan Indonesia merupakan kiriman dari negara lain. Pernyataan itu disampaikan Trenggono dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang digelar di Jakarta, Selasa (15/7/2025). Dalam kesempatan itu, ia menanggapi sorotan dunia terhadap Indonesia yang kerap disebut sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia.

Soal Sampah Plastik

RI Disorot Dunia Soal Sampah Plastik, Trenggono Ungkap Hal Tak Terduga – Namun menurutnya, hasil kajian bersama sejumlah universitas di Australia Barat menunjukkan fakta lain. Ia menyebutkan, banyak sampah plastik yang sampai ke laut Indonesia ternyata berasal dari wilayah negara lain.

RI Disorot Dunia Soal Sampah Plastik, Trenggono Ungkap Hal Tak Terduga

Indonesia kembali menjadi sorotan global terkait masalah sampah plastik. Menurut studi University of Leeds (2024), RI menempati posisi ketiga penyumbang polusi plastik dunia—menghasilkan 3,4 juta ton sampah plastik tiap tahun KOMPAS.com+14merdeka.com+14Tempo+14. Di tengah sorotan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, membeberkan sejumlah fakta yang selama ini kurang terekspos publik.


Sorotan Internasional: Apa Penyebabnya?

Volume sampah plastik raksasa


Data BRIN dan Jambeck (2015) menempatkan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesarl kedua dunia, hanya kalah dari China . Stagnasi infrastruktur daur ulang, anggaran tak stabil, dan tingginya konsumsi plastik sekali pakai menjadi penyebab utama.

Aliran plastik hingga Afrika


Riset Oxford University menunjukkan aliran sampah plastik Indonesia bisa sampai Seychelles dan Afrika dalam 6–12 bulan saja . Ini menegaskan bahwa persoalan plastik bukan hanya lokal, melainkan global.

Ekspor limbah terselubung

.
IPEN dan Zero Waste Australia mengungkap praktik ekspor limbah berupa RDF (refuse-derived fuel) dari Australia ke Indonesia dan negara ASEAN lainnya—yang menyebabkan ancaman polusi dan pelanggaran Konvensi Basel .


Pernyataan Tak Terduga dari Menteri Trenggono

Trenggono memberi penekanan pada perspektif tak terduga: dampak pendekatan ekonomi biru dan blueprint sampah laut Indonesia.

  • Laut bukan keranjang sampah
    Sejak 2022, ia tegas mengingatkan bahwa laut bukan tempat limbah. Semua jenis sampah harus dikelola sesuai prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Target pengurangan sampah laut sebesar 70% ditetapkan hingga 2025 .

  • Program Bulan Cinta Laut (BCL)
    Trenggono terus mendorong program Gernas BCL yang dimulai 2022 untuk meningkatkan kepedulian kolektif mengenai sampah laut . Pada 2023, BCL melibatkan 1.350 nelayan dan berhasil mengumpulkan 171,78 ton sampah laut—jumlah keseluruhannya mencapai 820 ton .

  • Fakta tak terduga: nelayan jadi pengumpul utama
    Dalam kesempatan Hari Pahlawan 2023, Trenggono mengungkap bahwa nelayan tidak hanya mencari ikan, tetapi juga secara rutin mengumpulkan sampah laut. Mereka bahkan mendapatkan penghargaan dan insentif, mulai jaring hingga mesin kapal .

  • Kontribusi lokal–global
    Trenggono menunjukkan bahwa posisi geografis Indonesia (dekat Samudera Pasifik) meletakkan negara ini di “zona akumulasi sampah plastik laut terbesar” di dunia. Hal tersebut, menurutnya, menjadikan aksi NSP (negara, swasta, publik) sangat penting .


Dampak Nyata dari Program Trenggono

Aspek Dampak
Ekologis Terbentuk kesadaran laut bersih, peningkatan kualitas ekosistem laut dan pesisir.
Sosial Masyarakat dan nelayan menjadi agen perubahan; aktivisme sampah berkembang.
Ekonomi Insentif bagi nelayan, penggerak bisnis daur ulang lokal, peluang ekonomi biru.

Contohnya, nelayan di Ternate mengumpulkan sampah setiap Jumat, dijual seharga Rp 1.000/kg, dan kini bertujuan mengolahnya menjadi kerajinan seperti tempat tisu atau lampion KKP+1merdeka.com+1KKP.


Tantangan yang Masih Menghalangi

Di balik capaian tersebut, masih banyak pekerjaan rumah:

  1. Infrastruktur daur ulang minim
    Hanya <10% sampah plastik diolah kembali; selebihnya bocor ke lingkungan atau dibakar sembarangan—yang menyebabkan tumpukan mikroplastik hingga masuk tubuh manusia .

  2. Ketergantungan pada plastik sekali pakai

    “Lebih dari 60% plastik … adalah plastik sekali pakai” .

  3. Anggaran dan regulasi tak konsisten
    Program di daerah sering terhenti akibat pergantian kepemimpinan atau ketiadaan dana tetap .

  4. Impor sampah terselubung
    Masih adanya praktik impor limbah dari negara maju yang dikirim sebagai bahan bakar potensial menjadi ancaman nyata bagi kesehatan dan lingkungan .


Strategi yang Ditempuh Pemerintah

  • Memperkuat regulasi impor limbah: memastikan impor hanya untuk keperluan bahan baku, dengan traceable chain of custody .
  • Mendorong kolaborasi multi-pihak: Pemda, nelayan, LSM, sektor swasta, serta komunitas lokal secara aktif dilibatkan lewat program 3R dan Gernas BCL.
  • Edukasi dan kampanye publik: mengubah kebiasaan lewat kesadaran bahwa laut adalah “halaman depan” yang harus dijaga .
  • Insentif ekonomi biru: nelayan/pengumpul plastik mendapatkan penghargaan dan sarana produksi—seperti jaring, mesin kapal—untuk memperkuat modal sosial dan ekonomi.

Rekomendasi Aksi Cepat & Berkelanjutan

  • Skalakan industri daur ulang – Dorong investasi industri daur ulang profesional dan hilirisasi produk.
  • Program edukasi nasional – Integrasi materi 3R di sekolah sejak dini agar budaya sadar lingkungan melekat.
  • Larangan plastik sekali pakai – Terapkan regulasi tegas seperti zona bebas plastik di kota-kota besar.
  • Pengawasan impor limbah – Audit rutin ekspor–impor plastik dengan koordinasi Bea Cukai dan KLHK.
  • Ekonomi biru inklusif – Tambahkan jalur pasar bagi produk turunan plastik daur ulang (lampion, komposit) agar nelayan dan UMKM makin termotivasi.

Penutup

Indonesia kini dihadapkan pada tantangan besar: menjadi negara penghasil dan penyumbang polusi plastik tertinggi. Namun, di tengah sorotan dunia, Menteri Trenggono memperlihatkan arah baru dalam penanganan sampah plastik: melalui ekonomi biru, kolaborasi berbasis laut, dan pelibatan langsung nelayan sebagai “pembersih!”.

https://maintenduedelhi.org/

https://takingnotespodcast.com/

Tags:

Harus Tetap Disaluarkan , Ini Alasan Konkret BLT Pemerintah Buat Rakyat

ngsung tunaiHarus Tetap Disaluarkan, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, – Arief Anshory Yusuf, mengungkapkan alasan mendasar program bantuan langsung tunai (BLT) tak boleh dihilangkan pemerintah. Arief berpendapat, program BLT yang menjadi bagian dari program bantuan sosial atau bansos bukan dalam rangka memanjakan masyarakat tak mampu, karena dalam kehidupan sosial akan selalu ada masyarakat yang tidak beruntung, atau tak memiliki akses modal sejak awal fase kehidupannya.

Harus Tetap Disaluarkan

Ini Alasan Konkret BLT Harus Tetap Disaluarkan Pemerintah Buat RakyatArief mengatakan, ada banyak riset yang telah menunjukkan bahwa kemiskinan mayoritas bukan disebabkan seseorang malas bekerja, melainkan murni sebatas ketidakberuntungannya. Sebaliknya, orang yang kaya atau mampu mendapat akses modal sejak tahapan awal kehidupannya juga disebabkan keberuntungannya semata. Meski begitu, Arief mengakui, penyaluran BLT atau bansos harus diarahkan sesuai dengan data yang kongkrit. “Kalau misalkan ekonomi sudah pada tahap full employment-nya, sudah pada tahap ekonomi itu sudah bukan resesi lagi, itu biasanya Keynesian itu luruh dengan sendirinya,” ujarnya.

Ini Alasan Konkret BLT Harus Tetap Disaluarkan Pemerintah Buat Rakyat

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Harus Tetap Disaluarkan, telah menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan sosial dan ekonomi di Indonesia. Meski kerap menimbulkan perdebatan, banyak pakar menilai bahwa keberadaan BLT tidak hanya layak dipertahankan, tetapi juga harus terus diperkuat.

Salah satu suara penting yang mendukung kelanjutan BLT datang dari Arief Anshory Yusuf, seorang ekonom dan akademisi ternama dari Universitas Padjadjaran. Dalam pernyataannya, Arief menegaskan bahwa BLT bukanlah bentuk memanjakan rakyat miskin, melainkan upaya negara untuk memenuhi tanggung jawab sosial terhadap kelompok yang tidak memiliki akses modal sejak awal kehidupannya.


Mengapa BLT Penting? Berikut Alasan Konkret yang Disampaikan Arief Anshory Yusuf:

Ketimpangan Sosial Itu Nyata dan Sistemik

Arief Anshory Yusuf menegaskan bahwa ketidakberuntungan dalam kehidupan bukanlah pilihan. Sebagian besar masyarakat miskin lahir dalam kondisi tanpa akses terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, atau kesempatan ekonomi yang adil. Ketimpangan ini bersifat struktural dan tidak bisa diatasi hanya dengan menyerukan “kerja keras”.

Data mendukung pernyataan ini:

  • Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 terdapat 25,8 juta penduduk miskin di Indonesia.

  • Sebagian besar dari mereka hidup di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap infrastruktur dan layanan dasar.

BLT hadir sebagai jaring pengaman sosial yang dibutuhkan untuk menjembatani ketimpangan tersebut.


Bantuan la Meningkatkan Daya Beli dan Menggerakkan Ekonomi Lokal

BLT bukan sekadar bentuk belas kasihan, tapi juga alat ekonomi yang strategis. Uang tunai yang diterima masyarakat miskin akan dibelanjakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan pendidikan anak.

Menurut Arief:

“Uang BLT langsung masuk ke konsumsi rumah tangga. Ini mendorong permintaan domestik dan secara tidak langsung menghidupkan ekonomi lokal.”

Contoh dampak nyata:

  • Studi dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) menunjukkan bahwa program BLT Harus Tetap Disaluarkan saat pandemi COVID-19 berkontribusi menjaga konsumsi masyarakat sebesar 4–6% dari potensi kontraksi ekonomi.
  • Pedagang kecil di pasar tradisional mengaku mengalami kenaikan omzet setelah masyarakat menerima bantuan tunai.

BLT memperkuat ketahanan ekonomi dari akar rumput, bukan sekadar memberikan “uang gratis”.


BLT Lebih Efektif dan Efisien Dibandingkan Bantuan Barang

Arief juga menyatakan bahwa BLT adalah bentuk bansos yang lebih tepat sasaran dan transparan dibandingkan bantuan dalam bentuk barang. Mengapa?

  • Bantuan barang kerap menghadapi masalah kualitas rendah, keterlambatan distribusi, dan korupsi.

  • BLT bisa disalurkan langsung ke rekening penerima melalui sistem perbankan dan digitalisasi, meminimalisasi risiko penyimpangan.

Dukungan data:

  • Survei SMERU Research Institute menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap BLT lebih tinggi (70%) dibandingkan program bantuan bahan pokok (47%).

  • BLT juga memberi kebebasan kepada penerima untuk mengalokasikan dana sesuai kebutuhan mendesak mereka, seperti biaya pendidikan atau pengobatan.

BLT adalah bentuk penghormatan terhadap martabat dan kemampuan masyarakat miskin dalam mengelola keuangan mereka.


Jaminan Sosial Adalah Tanggung Jawab Negara

Arief mengingatkan bahwa tidak semua orang memulai hidup dari titik yang sama. Dalam sistem sosial yang ideal, negara harus hadir untuk memberi kesempatan yang lebih adil bagi semua warganya.

“Ada orang yang tidak pernah punya akses modal sejak kecil. Kalau tidak dibantu, mereka tidak akan bisa keluar dari siklus kemiskinan,” ujarnya.

Prinsip ini sesuai dengan konstitusi Indonesia:

  • Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

  • Negara berkewajiban menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk melalui program bantuan tunai.

BLT adalah bentuk nyata hadirnya negara dalam memenuhi amanat konstitusi.


BLT Mendorong Mobilitas Sosial dan Pendidikan Anak

Salah satu keuntungan jangka panjang BLT adalah dampaknya terhadap mobilitas sosial antar-generasi. Dengan bantuan keuangan, keluarga miskin bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka, yang kelak dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Contoh nyata:

  • Program BLT Pendidikan atau Program Indonesia Pintar (PIP) membantu jutaan siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bersekolah.

  • Data Kemendikbud menunjukkan, angka partisipasi sekolah meningkat di kelompok usia 7–15 tahun sejak program bantuan pendidikan digulirkan.

BLT bukan hanya meringankan beban hari ini, tapi juga investasi masa depan.


Tantangan dan Catatan Penting: BLT Perlu Diperbaiki, Bukan Dihapus

Meskipun banyak manfaatnya, Arief Anshory Yusuf mengakui bahwa evaluasi tetap dibutuhkan. Beberapa tantangan yang harus diperbaiki antara lain:

  • Validitas data penerima masih menjadi masalah. Banyak masyarakat miskin belum terdata atau justru tidak menerima BLT.

  • Frekuensi dan nominal bantuan perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan inflasi.

  • Pengawasan penyaluran harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan atau tumpang tindih bantuan.

Solusi: Pemerintah perlu memperbaiki sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan menggunakan teknologi digital untuk menyalurkan bantuan secara tepat dan cepat.


Kesimpulan: BLT Adalah Kebutuhan Sosial, Bukan Kemewahan

Pernyataan Arief Anshory Yusuf mempertegas bahwa BLT bukanlah alat pemanja, melainkan kebijakan yang adil, manusiawi, dan produktif. Di tengah ketimpangan dan ketidaksetaraan yang masih tinggi di Indonesia, negara wajib hadir untuk memastikan bahwa setiap warga, terutama yang paling rentan, memiliki peluang hidup yang layak.

https://crazyforliberty.com/

https://spvimalfoodstuff.com/

Tags:

RI Bakal Bangun Pembangkit Baru: Nuklir-Arus Laut!

Bangun Pembangkit Baru,  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia akan memasifkan – tambahan kapasitas listrik dari energi baru terbarukan (EBT) hingga tahun 2034, termasuk dari sumber energi baru seperti nuklir hingga arus laut. Hal itu sudah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Sedangkan potensi arus laut yang juga bisa dijadikan tambahan kapasitas EBT dalam negeri diperhitungkan mencapai 40 MW. Khusus arus laut masih memerlukan studi lebih lanjut. Hal itu juga menjadi jawaban dari kecilnya rencana pemanfaatan arus laut sebagai sumber energi di dalam negeri.

Bangun Pembangkit Baru

RI Bakal Bangun Pembangkit Baru: Nuklir-Arus Laut! – Potensi yang diperhitungkan tersedia di wilayah Indonesia Timur tersebut, Eniya menargetkan akan mulai beroperasi sekitar tahun 2030 mendatang yang mana saat ini masih dilakukan proses studi pemanfaatan arus laut. Asal tahu saja, dalam RUPTL 2025-2034 tercatat rencana total penambahan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 69,5 GW sampai 2034, sebesar 42,6 GW atau 61% akan berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT, dan 10,3 GW atau 15% dari sistem penyimpanan (storage).

RI Bakal Bangun Pembangkit Baru: Nuklir-Arus Laut!

Ringkasan

Pemerintah Indonesia tengah merumuskan dua inovasi besar di sektor kelistrikan: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), termasuk desain terapung berbasis SMR, serta Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) dengan kapasitas puluhan megawatt. Langkah ini didorong oleh kebutuhan transisi energi, menjaga ketahanan energi, dan target emisi net-zero.


Latar Belakang Energi di Indonesia

  • 90 GW kapasitas listrik nasional, lebih dari separuh masih bersumber dari batu bara, dan hanya 15 % dari energi terbarukan saat ini .
  • Target bauran energi EBT (Energi Baru & Terbarukan) minimal 23 % pada 2025, namun realisasinya masih sekitar 12 % hingga 2022 .
  • Negara juga memiliki potensi energi laut hingga 160 GW secara teoretis, misalnya di Selat Lombok & Alas .

 Rencana Pembangunan PLTN

Kapasitas dan Teknologi

  • DIRI menargetkan kapasitas nuklir ~4–4,3 GW via SMR & reaktor modular kecil berteknologi modern .
  • RUPTL 2025–2034 menyertakan rencana PLTN hingga 500 MW.
  • Fokus utama: SMR & reaktor terapung (floating) yang bisa dipasang di pesisir atau pulau kecil .

Lokasi Potensial

  • 29 lokasi potensial tersebar dari Sumatera hingga Papua, seperti Bangka Belitung, Kalbar, Sulawesi, dan Pulau Gelasa .

  • Pulau Gelasa didorong sebagai pilot proyek reaktor molten salt ThorCon .

Tahapan & Mitigasi Risiko

  • Feasibility study sudah berlangsung, termasuk kerja sama dengan Rusia, Amerika, dan Jepang .

  • Regulasi diperkuat: revisi UU No. 10/1997 dan pembentukan badan NEPIO & task force keamanan .

  • Studi keselamatan melibatkan UGM, konsultan EAI, termasuk aspek gempa, tsunami, dan vulkanisme .

Tantangan & Isu Lingkungan

  • Kekhawatiran publik tinggi karena risiko gempa, tsunami, dan limbah radioaktif .

  • Aktivis Walhi dan masyarakat lokal mempertanyakan pilihan ini sementara energi terbarukan lain masih underutilized .

  • Ada tantangan biaya tinggi. Studi sebelumnya membuktikan PLTN SMR bisa memakan biaya triliunan rupiah .


 Inisiatif Pembangkit Arus Laut (PLTAL)

Proyek Pertama

  • PLTAL dengan total kapasitas 40 MW, akan dibangun di NTT (20 MW) dan NTB (20 MW), dengan investasi US$220 juta (≈ Rp3,58 triliun) .

  • Target mulai beroperasi pada 2028, tahap awal RUPTL 2025–2034 .

 Kolaborasi Global

  • Melibatkan konsorsium internasional: SBS Indonesia dan NOVA Innovation (AS–UK), Tidal Bridge (Belanda), bekerja sama dengan Pertamina Power Indonesia .

Potensi & Hambatan

  • Ketersediaan garis pantai >54.000 km, dan potensi arus laut besar.

  • Namun lokasi yang masih rural menyebabkan biaya logistik dan koneksi ke grid menjadi faktor kritis .


Alasan Strategis & Manfaat

Manfaat Utama Penjelasan
Diversifikasi Energi Mengurangi dominasi batubara, mendukung transisi ke energi bersih.
Ketahanan & Keandalan Nuklir menyediakan listrik 24/7 tanpa fluktuasi; arus laut cocok untuk daerah pesisir.
Emisi Rendah Kedua teknologi ini minim atau nol emisi karbon.
Pengembangan Daerah Proyek SMR dan PLTAL di daerah Timur & pesisir mendukung pembangunan ekonomi di wilayah terluar.

 Tantangan Infrastruktur & Finansial

  • PLTN: biaya pembangunan besar, dibarengi resistensi publik & tantangan keselamatan di zona rawan bencana.

  • PLTAL: butuh infrastruktur pelabuhan, grid, dan pemeliharaan di laut yang kompleks.

  • Konektivitas, regulasi, serta pengawasan limbah dan keamanan masih harus difinalkan sebelum investasi jalan.


 Studi Kasus Global

  • Floating SMR seperti Rusia Akademik Lomonosov (30 MW) sudah beroperasi sejak 2020 .

  • PLTAL terbesar saat ini: Sihwa Lake di Korea Selatan—254 MW, sebagai contoh teknologi tidal barrages .


Kesimpulan

Indonesia berdiri di persimpangan energi: memanfaatkan kekayaan laut dan teknologi nuklir untuk mengurangi ketergantungan batubara serta mencapai emisi nol karbon.
Dua proyek besar—SMR/PLTN terapung dan PLTAL—menawarkan janji kuat, tapi tetap butuh mitigasi risiko, pembiayaan memadai, dan dukungan publik.

https://seancorcoranart.com/

https://completegamexperience.com/

Tags:

E-Commerce China Ditendang dari RI, Dituduh Tipu Konsumen di Prancis

E-Commerce China Ditendang,  Setelah sebelumnya ditolak masuk ke Indonesia, kini Shein peritel fesyen cepat asal China, – terbukti melakukan praktik penipuan terhadap konsumen dan didenda oleh otoritas Prancis. Badan antimonopoli Prancis menjatuhkan denda sebesar 40 juta euro (sekitar Rp 767 miliar) Shein atas dugaan praktik bisnis menyesatkan, termasuk pemberian diskon palsu. Putusan ini diumumkan pada Kamis (4/7/2025), setelah penyelidikan yang berlangsung hampir satu tahun. 

E-Commerce China Ditendang dari RI, Dituduh Tipu Konsumen di Prancis– Shein dan Temu menjual barang langsung dari produsen di China ke konsumen akhir, tanpa ada perantara. Hal ini membuat harga jualnya sangat murah dan tidak membuka ruang kompetisi yang sehat dengan produsen lokal. Di negara lain, Temu dan Shein mendulang popularitas karena barang yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar. Kendati demikian, eksistensi Temu dan Shein terancam tumbang gara-gara kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

E-Commerce China Ditendang dari RI, Dituduh Tipu Konsumen di Prancis

Industri e-commerce global kembali diguncang dengan kabar mengejutkan: beberapa platform e-commerce asal China terancam dilarang beroperasi di Indonesia. Selain itu, mereka juga tengah menghadapi tuduhan serius di Prancis terkait praktik penipuan terhadap konsumen. Kasus ini menjadi sorotan internasional, sekaligus membuka diskusi luas tentang keamanan konsumen dan regulasi perdagangan digital lintas negara.

Latar Belakang: E-Commerce China Kuasai Pasar Global

Dalam beberapa tahun terakhir, platform e-commerce asal China seperti Shein, Temu, dan AliExpress berhasil menembus berbagai pasar global, termasuk Indonesia. Dikenal menawarkan harga super murah, variasi produk yang melimpah, serta strategi pemasaran agresif, platform-platform ini dengan cepat menjadi pilihan favorit masyarakat.

Di Indonesia, pertumbuhan e-commerce China sangat pesat, terutama di segmen fesyen, elektronik, dan aksesoris rumah tangga. Menurut data Statista tahun 2024, transaksi e-commerce lintas negara (cross-border e-commerce) dari China ke Indonesia tumbuh sekitar 25% per tahun, dengan nilai transaksi mencapai Rp45 triliun pada 2023.

Namun, di balik kesuksesan tersebut, banyak pihak menilai ada dampak negatif yang ditimbulkan, mulai dari persaingan usaha tidak sehat hingga dugaan manipulasi harga dan kualitas produk yang diragukan.

Pemerintah RI Bertindak: Regulasi Baru dan Penertiban

Menanggapi keluhan para pelaku usaha lokal dan desakan publik, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya mengambil langkah tegas. Salah satu kebijakan yang baru saja diumumkan adalah pembatasan penjualan barang impor murah melalui platform e-commerce.

Menteri Perdagangan menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri yang tertekan akibat banjir produk impor murah. Selain itu, konsumen di Indonesia juga diharapkan bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang lebih terjamin.

“Produk impor murah banyak menimbulkan kerugian bagi UMKM lokal dan juga merugikan konsumen karena tidak ada jaminan keamanan dan keaslian produk,” tegas Menteri Perdagangan dalam konferensi pers di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan memperketat izin masuk barang impor, menambah pengawasan kualitas, serta mewajibkan platform e-commerce asing untuk mematuhi peraturan pajak dan sertifikasi keamanan produk.

Tuduhan Penipuan di Prancis: Produk Palsu dan Klaim Menyesatkan

Selain di Indonesia, sejumlah platform e-commerce China juga sedang menghadapi masalah hukum di Prancis. Pada awal 2025, otoritas perlindungan konsumen Prancis, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), mengumumkan hasil penyelidikan terhadap beberapa platform e-commerce besar asal China.

Hasilnya cukup mengejutkan: sekitar 60% produk yang dijual di platform tersebut tidak memenuhi standar keselamatan Eropa. Bahkan, banyak di antaranya yang memuat label dan klaim palsu mengenai keamanan dan kualitas.

Contoh kasus yang mencuat adalah penjualan mainan anak-anak yang mengandung bahan kimia berbahaya, serta kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi di Eropa. Akibatnya, pemerintah Prancis mendenda beberapa perusahaan tersebut hingga jutaan euro dan memerintahkan penarikan produk dari pasar.

Reaksi Konsumen: Dari Murka hingga Kehilangan Kepercayaan

Di Prancis, kemarahan konsumen memuncak setelah laporan tersebut dirilis. Banyak pelanggan yang merasa tertipu karena tergiur harga murah dan klaim kualitas premium. Beberapa di antaranya bahkan melaporkan masalah kesehatan akibat penggunaan produk kecantikan yang tidak aman.

Fenomena ini memicu gerakan boikot di media sosial dengan tagar #StopFakeGoods dan #BoycottCheapChina, yang viral di Prancis dan sebagian Eropa.

Di Indonesia sendiri, meskipun belum ada laporan resmi mengenai dampak kesehatan, banyak keluhan tentang produk tidak sesuai deskripsi, pengiriman lama, serta layanan purna jual yang buruk. Beberapa konsumen juga mengeluhkan sulitnya mengajukan refund atau komplain.

Imbas Ekonomi dan Peluang UMKM Lokal

Larangan dan pembatasan ini membuka peluang besar bagi UMKM Indonesia untuk kembali bangkit. Banyak produk lokal sebenarnya memiliki kualitas yang tidak kalah, namun selama ini kalah bersaing karena harga dan promosi agresif dari platform luar negeri.

Menurut Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), pembatasan ini bisa meningkatkan penjualan produk lokal hingga 30% dalam dua tahun ke depan. Industri fesyen, kerajinan tangan, dan makanan-minuman lokal diperkirakan akan menjadi sektor yang paling diuntungkan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong digitalisasi UMKM agar bisa memanfaatkan momentum ini. Program pelatihan e-commerce, bantuan modal, serta fasilitas logistik terus diperluas agar produk dalam negeri mampu memenuhi permintaan pasar yang lebih besar.

Bagaimana Nasib Platform E-Commerce China?

Meski menghadapi tekanan di Indonesia dan Eropa, platform e-commerce China masih memiliki basis pengguna yang sangat besar di Amerika Serikat, Timur Tengah, dan beberapa negara Asia lainnya. Namun, para pakar memprediksi tren regulasi ketat akan meluas, seiring meningkatnya kesadaran konsumen tentang kualitas dan keamanan produk.

Untuk mempertahankan pasar, beberapa platform mulai mengubah strategi dengan membuka gudang lokal, meningkatkan standar kualitas, serta memperketat kontrol produk sebelum dikirim ke konsumen.

Di sisi lain, mereka juga menggandeng influencer lokal untuk memperbaiki citra, serta menyesuaikan kampanye pemasaran. Hal ini dilakukan agar lebih ramah terhadap budaya dan preferensi pasar masing-masing negara.

Tantangan ke Depan: Perang Harga atau Perang Kualitas?

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah konsumen lebih memilih harga murah atau kualitas terjamin?

Dalam survei Nielsen pada 2024 di Asia Tenggara, 68% responden menyatakan harga masih menjadi faktor. Hal ini menjadi utama dalam belanja online, namun 54% juga mulai memprioritaskan kualitas dan keamanan. Ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi yang bisa dimanfaatkan oleh produsen lokal untuk memperkuat brand mereka.

Selain itu, konsumen kini semakin cerdas dan kritis dalam memilih produk. Banyak yang memeriksa label, membaca ulasan, dan membandingkan sertifikasi keamanan sebelum membeli.

Kesimpulan

Kasus e-commerce China yang ditendang dari Indonesia dan dituduh menipu di Prancis. Hal ini menjadi peringatan bagi pelaku bisnis digital di seluruh dunia. Perlindungan konsumen, kejujuran dalam klaim produk, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama agar dapat bersaing secara berkelanjutan.

https://takingnotespodcast.com/

https://autopilotmagazine.com/

Tags: