Strategi Diplomasi Indonesia: Presiden Prabowo dan Para Eks Menlu Bahas Keanggotaan ‘Board of Peace’ untuk Gaza
Menlu Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan tokoh diplomasi senior di Istana Negara, Rabu (4/2/2026). Fokus utama diskusi tersebut adalah membedah posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah badan perdamaian internasional baru yang diprakarsai oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri oleh tokoh-tokoh besar diplomasi Indonesia, di antaranya Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Alwi Shihab, Hassan Wirajuda, serta mantan Wamenlu Dino Patti Djalal. Hadir pula peneliti senior Jusuf Wanandi dan Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono.
8 Negara Muslim Sebagai Kekuatan Penyeimbang
Eks Menlu periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, mengungkapkan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP bukanlah langkah yang diambil secara sepihak. Langkah ini merupakan hasil konsultasi erat dengan tujuh negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya.
Menurut Hassan, kehadiran blok delapan negara Muslim ini sangat krusial untuk menjadi kontrol penyeimbang di dalam organisasi tersebut.
“Delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace, terutama untuk memastikan keputusan yang diambil tidak didominasi oleh kepentingan satu pihak saja, mengingat peran Donald Trump yang sangat sentral,” ujar Hassan usai pertemuan.
Intisari Berita: Poin Penting Keanggotaan Indonesia di BoP
Berikut adalah beberapa poin krusial yang dihasilkan dari pertemuan di Istana Negara:
-
Mekanisme ‘Check and Balance’: Indonesia bersama 7 negara Islam lainnya berkomitmen mengawal arah kebijakan BoP agar tetap obyektif.
-
Komitmen Dana untuk Kemanusiaan: Iuran keanggotaan Indonesia diusulkan untuk dialokasikan langsung bagi bantuan kemanusiaan rakyat Palestina di Gaza.
-
Opsi Mundur (Exit Clause): Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk keluar dari BoP jika organisasi ini tidak lagi sejalan dengan amanat konstitusi dan cita-cita perdamaian Palestina.
-
Solusi Dua Negara (Two-State Solution): Indonesia tetap memegang teguh prinsip Two-State Solution sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar.
Diplomasi di Luar Kerangka PBB: Belajar dari Sejarah
Terkait kritik mengenai tidak dilibatkannya PBB secara langsung dalam BoP, Hassan Wirajuda mengingatkan bahwa sejarah mencatat banyak keberhasilan diplomasi yang terjadi di luar kerangka formal PBB.
Ia mencontohkan Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 dan proses pembebasan Irian Barat sebagai bukti bahwa inisiatif luar PBB bisa menghasilkan resolusi konflik yang konkret. “Kita tidak perlu apriori terhadap proses di luar PBB sepanjang itu menghasilkan dampak positif bagi perdamaian,” tambahnya.
Penegasan Alwi Shihab: Membela Palestina Adalah Prioritas
Mantan Menlu Alwi Shihab menambahkan bahwa Presiden Prabowo sangat menekankan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Ia meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh pernyataan pihak lain, termasuk PM Israel Benjamin Netanyahu yang menolak Two-State Solution.
“Keikutsertaan kita adalah wujud nyata bela Palestina. Jika BoP terlihat tidak sejalan dengan cita-cita bangsa, kita bisa keluar dengan mudah,” tegas Alwi.