Jakarta, Pemerintah Indonesia kembali mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) sebesar US$ 658 juta atau setara Rp 10,65 triliun (kurs Rp 16.190).
Pinjaman dari Bank Dunia ini diberikan ketiga kementerian/lembaga, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pinjaman tersebut akan dicairkan bertahap untuk waktu 5 tahun ke depan.
“Dari Bank Dunia kan selama 5 tahun, itu kan US$ 658 juta untuk 3 kementerian, ATR/BPN, BIG, sama Mendagri,” kata Nusron saat di temui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembagunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat, dikutip dari Detikcom, Kamis (9/1/2025).
Untuk Kementerian ATR/BPN, Nusron mengatakan pihaknya menerima dana sebesar US$ 353 juta atau setara Rp 5,7 triliun. Pinjaman tersebut, katanya, akan dialokasikan untuk penyusunan rencana detail dan tata ruang (RDTR) hingga pemetaan tanah, terutama untuk pemetaan tanah yang memang belum dipetakan.
“Kita US$ 353 juta. Itu (dana) pertama untuk penyusunan RDTR. Kemudian yang kedua untuk peta kadastral. Terutama untuk pemetaan tanah-tanah yang belum ada petanya,” tegas Nusron.
Selain itu, pinjaman ini akan digunakan untuk membuat tapal batas dengan kawasan hutan dan lahan transmigrasi, serta untuk pemetaan dan pendaftaran tanah adat.
“Tapal batas dengan transmigrasi supaya nggak tabrakan dengan lahan transmigrasi. Kemudian pemetaan dan pendaftaran tanah adat ulayat supaya nggak terjadi masalah. Kemudian sistem informasi pertanahan. Udah itu aja,” tegas Nusron.