Badan Nuklir PBB, Parlemen Iran pada Rabu (25/6/2025) menyetujui langkah untuk menangguhkan kerja sama dengan lembaga pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), setelah 12 hari perang yang ditandai dengan serangan besar-besaran Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran.Ketua parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf mengecam IAEA karena tidak mengutuk serangan terhadap instalasi nuklir negaranya.
Tok! Parlemen Iran Sepakat Putus Hubungan dengan Badan Nuklir PBB – Setelah pemungutan suara, suasana di dalam parlemen berubah emosional. Para anggota parlemen meneriakkan slogan “Matilah Amerika” dan “Matilah Israel”, sebagai respons atas serangan militer dua negara tersebut terhadap situs nuklir Iran. Konflik militer selama hampir dua pekan itu dimulai pada 13 Juni, ketika Israel meluncurkan kampanye pengeboman besar-besaran yang menargetkan situs-situs nuklir Iran. Serangan tersebut menewaskan sejumlah komandan militer penting dan ilmuwan nuklir Iran.
Tok! Parlemen Iran Sepakat Putus Hubungan dengan Badan Nuklir PBB
Pendahuluan
Baru-baru ini, media internasional ramai memberitakan bahwa Parlemen Iran secara resmi menyetujui rencana untuk menghentikan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), lembaga nuklir PBB. Keputusan ini belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Namun, langkah ini menandai eskalasi serius dalam hubungan Iran dengan lembaga pengawas internasional dan berpotensi menimbulkan dampak global.
Latar Belakang Keputusan
Konflik regional & serangan terhadap fasilitas nuklir
Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran yang menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran, diikuti oleh serangan dari Amerika Serikat ke fasilitas bawah tanah Teheran .
Resolusi IAEA yang mengritik Iran
Dewan Gubernur IAEA menyatakan Iran melanggar kewajiban non-proliferasi, menimbulkan kecaman dari Teheran .
Respons keras parlemen
Parlemen Iran menilai IAEA telah “menjual kredibilitas internasionalnya” karena tidak mengecam agresi terhadap Iran, dan menganggap posisinya semakin politis .
Detail Rancangan dan Proses Legislasi
Rancangan Undang-undang
Komite keamanan nasional Parlemen pada 23 Juni 2025 menyetujui kerangka umum rancangan yang mencakup:
-
Hentikan inspeksi IAEA
-
Cabut kamera pengawas di fasilitas nuklir
-
Larangan pelaporan rutin ke IAEA
Persetujuan ini memerlukan debat dan votasi di sidang pleno sebelum disahkan dan dikirim ke Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
Persetujuan Parlemen Penuh
Pada 25 Juni 2025, Parlemen menyetujui rancangan tersebut secara keseluruhan dan mengamanatkan percepatan program nuklir sipil, meski masih butuh persetujuan dari Dewan Tertinggi .
Tahap Selanjutnya
-
Ratifikasi Dewan Keamanan Nasional Tertinggi
-
Instruksi pada Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) untuk segera menghentikan pemeriksaan IAEA
-
Langkah teknis lanjutan: mempercepat pengayaan uranium dan konstruksi fasilitas baru.
Alasan & Justifikasi dari Iran
Parlemen dan pejabat Iran memberikan sejumlah alasan utama:
-
Pembelaan kedaulatan: menuntut jaminan keamanan bagi fasilitas nuklir yang terus-menerus mendapat ancaman.
-
Kredibilitas IAEA dipertanyakan: karena dianggap diam terhadap serangan yang menargetkan Iran .
-
Hak NPT tetap dilindungi: Iran menyatakan haknya untuk melakukan pengayaan hingga tingkat tinggi (bahkan hingga 93%) sesuai Pasal 4 NPT .
-
Tuduhan bermotif politik: IAEA dianggap tunduk pada tekanan Barat & intelijen Israel .
Dampak Terhadap Program Nuklir Iran
Penghentian Inspeksi Internasional
Tanpa inspeksi, IAEA tidak dapat memverifikasi dua isu utama:
-
Jejak uranium tak terlaporkan di situs-situs seperti Varamin dan Turquzabad .
-
Volume persediaan uranium tinggi: misalnya, lebih dari 17,6 kg uranium 20% hingga Februari 2025 .
Percepatan Pengayaan
Iran berpotensi meningkatkan pengayaan uranium ke level sipil tinggi (20%, bahkan hingga 60–93%) .
Peningkatan Infrastruktur Nuklir
Rencana untuk membangun situs pengayaan baru dan menginstal centrifuge canggih dipercepat .
Reaksi Global
Amerika Serikat & Sekutu Barat
-
Kecaman keras, dan dorongan agar Iran kembali mematuhi JCPOA.
-
Seruan oleh beberapa pejabat AS agar Eropa memberlakukan kembali sanksi .
🇨🇳 dan 🇷🇺
-
China & Rusia menentang sanksi sepihak AS, mendukung hak Iran menurut NPT .
🇪🇺 Negara-Negara Eropa
-
Britania, Prancis, dan Jerman mendesak Iran menghentikan tindakan yang mengurangi transparansi, menilai ini sebagai ancaman serius terhadap JCPOA .
Risiko dan Tantangan
- Krisis kepercayaan global
Hilangnya akses IAEA melemahkan sistem verifikasi nuklir internasional. - Potensi sanksi baru dan isolasi
Iran menghadapi kemungkinan sanksi tambahan dari AS dan UE. - Resiko militer dan konflik terbuka
Iran bisa menjadi lebih rentan terhadap serangan Israel atau AS, akibat ketiadaan pengawasan internasional. - Dinamika regional
Negara tetangga bisa mengupayakan program nuklir sendiri, meningkatkan ketegangan.
Jalan Alternatif & Diplomasi
- Rundingan ulang JCPOA: Presiden Iran Masoud Pezeshkian berpeluang membuka dialog kembali, meski situasi saat ini memperumit peluang .
- Peran mediator global: Turki, Qatar, atau negara ASEAN mungkin berpengaruh dalam menengahi situasi.
- Tekanan multilateral: EU‑3, Cina, dan Rusia bisa memberi insentif agar Iran kembali berdialog.
Contoh Data Pendukung
| Fakta & Angka | Penjelasan |
|---|---|
| 17.6 kg uranium 20% | Cadangan widened dari 2.442 kg menjadi 2.968 kg pada Feb 2025. |
| 34+ kg uranium 60% per bulan | Potensi produksi di fasilitas Fordow |
| >9 bom nuklir | Estimasi potensi material Iran menurut IAEA pada Juni 2025 |
Kesimpulan
Parlemen Iran telah mengambil langkah dramatis dengan menyetujui penghentian kerja sama dengan IAEA. Ini menunjukkan ketegangan yang memuncak akibat serangan dan tekanan internasional. Sisi positifnya, Iran menegaskan haknya menurut NPT dan bisa mempercepat program nuklir sipil. Namun, resikonya adalah:
- Melemahkan sistem pengawasan nuklir global
- Memperpanjang sanksi dan isolasi diplomatik
- Menambah kemungkinan konflik militer di kawasan
- Untuk tetap berada dalam jalur diplomasi, kunci ke depan adalah:
- Ratifikasi akhir dan implementasi penuh keputusan tersebut.
- Respons diplomatik dari AS, UE, dan negara Asia.
- Pembukaan dialog, terutama jika Iran melihat nilai dalam normalisasi kembali hubungan nuklir.
